GEMALANTANG.COM, SOLO -- Presiden ke-7 RI, Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang belakangan menuai sorotan publik.
Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan pentingnya kelestarian lingkungan dan menyerahkan sepenuhnya proses perizinan kepada kementerian teknis yang membidangi.
"Di kementerian itu masalah teknis, itu sudah diberikan izin sejak lama," ujar Jokowi saat kepada wartawan, dikutip Sabtu 14 Juni 2025.
Baca Juga: Pemilihan Ketum PSI, Jokowi: Ada Dukungan Tapi Belum Cukup
Ia juga menyampaikan, perpanjangan izin tambang nikel menjadi tanggung jawab kementerian terkait.
Kawasan Raja Ampat selama ini dikenal sebagai ikon pariwisata Indonesia di wilayah timur dengan kekayaan alam bawah laut yang luar biasa.
Namun demikian, tambang nikel di wilayah tersebut justru dianggap mengancam kelestarian lingkungan.
Baca Juga: Pemilihan Ketum PSI, Jokowi: Ada Dukungan Tapi Belum Cukup
Jokowi pun tak menutup mata terhadap kekhawatiran publik terhadap isu lingkungan tersebut.
Meski mengaku belum melihat langsung dampak kerusakan yang ditimbulkan, ia menyatakan siap mendukung pencabutan izin jika terbukti merusak alam.
"Ya saya belum lihat lapangannya seperti apa, tapi kalau mengganggu lingkungan, kalau perlu disetop ya disetop, kalau perlu dicabut ya dicabut," tegasnya.
Baca Juga: Iran Langsung Kibarkan Bendera Merah Usai Diserang Israel
Sejauh ini, pemerintah telah mencabut izin empat perusahaan tambang nikel yang dinilai bermasalah di Raja Ampat, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham.