Gemalantang.com -(IKN) merupakan proyek monumental yang direncanakan untuk menjadi pusat administrasi dan pemerintahan Indonesia. Dilansir dari laman resmi Proyek IKN, tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju.
Sementara pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya memindahkan SDM semata, namun lebih pada mendorong terciptanya budaya birokrasi baru yang berbasis digital.
Oleh karena itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta ASN yang dipindahkan maupun yang diisi dari jalur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah berada di IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam kunjungannya itu, kepala negara tersebut tengah melakukan peninjauan langsung proyek pembangunan di sana.
“Saya meninjau lapangan upacara berikut Istana Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi dalam keterangannya seperti dikutip Holopis.com, Jumat (1/3/2024).
Baca Juga: Ambil Sikap Berbeda, PKS Tolak Revisi UU IKN
Baca Juga: Tiga Capres Dijamu Makan Siang Bersama Presiden Jokowi, Anies Terlihat Nyaman
Baca Juga: Kabar Mentan Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri, Ini Tanggapan Jokowi
Dalam kesempatan itu, Presiden melihat progres pembangunan IKN masih terus dilakukan dan sudah terlihat progresnya berjalan dengan baik, termasuk fasilitas untuk para ASN (aparatur sipil negara).
“Mengenai pemindahan ASN ke IKN, akan dilakukan secara bertahap seiring penyiapan fasilitas pendukung,” ujarnya.
Presiden yakin, IKN nanti akan menjadi kota yang sangat hidup setidaknya dalam progres minimal 10 tahun ke depan.
“Saya yakini IKN akan menjadi kota yang hidup dalam satu dekade ke depan,” imbuhnya.
Kemudian, sebelum mengakhiri jabatannya di bulan Oktober 2024 mendatang, Presiden Jokowi memproyeksikan akan mulai berkantor di IKN terlebih dahulu. Setidaknya setelah transportasi dan infrastruktur penunjang rampung dikerjakan.
“Saya juga berencana untuk berkantor di IKN segera setelah infrastruktur pendukung transportasi di IKN selesai dibangun,” terangnya.
Sementara itu, nantinya akan ada 1 (satu) orang menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang akan menjadi pihak yang pertama kali mulai ngantor di IKN, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).