Curhatan Mahfud MD di Balik Keputusan Tolak Kursi Menteri

Telepon Jenderal Menjelang Reshuffle

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menceritakan dirinya sempat dihubungi seorang jenderal senior pada Minggu, 7 September 2025, sesaat sebelum reshuffle kabinet diumumkan. 

Mahfud menyebut, jenderal itu memintanya segera datang ke Jakarta dan menawarkan kursi Menko Polkam.

“Malam menjelang pelantikan (menteri), menjelang pengumuman reshuffle, ‘Pak Mahfud di mana?’ ‘Saya di Yogya’. ‘Ke sini (Jakarta),’ katanya oleh sang jenderal,” ungkapnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Buru Penjual dan Supplier Rokok Ilegal

Meski mendapat tawaran langsung, Mahfud mengaku tidak memberikan jawaban tegas. 

Mahfud merasa menolak secara terang-terangan bisa menimbulkan kesan angkuh, namun menerima pun bukan pilihannya.

“Ngambang (jawaban) saya. Saya tidak bilang iya. Ndak enak menolak, kalau menolak ‘sombong banget nih orang' begitu,” jelas Mahfud.

Catatan untuk Reformasi Polri

Di sisi lain, Mahfud menegaskan fokusnya pada reformasi Polri. Ia menyebut ada tiga aspek penting yang harus dibenahi, yakni terkait aturan, aparat, dan budaya. 

Dari ketiganya, eks Menko Polhukam RI itu menekankan perubahan kultur sebagai yang paling mendesak.

Baca Juga: Mahfud MD Prediksi Bakal Ada Reshuffle Kabinet di Oktober

“Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Sehingga enggak banyak yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus itu gimana sih, sudah ada semua di UU,” ucap Mahfud.

Dengan masuk Komite Reformasi Kepolisian, Mahfud mengaku bisa tetap memberi sumbangsih tanpa harus duduk di kursi kabinet. 

Dalam konteks ini, Mahfud menegaskan pilihan tersebut lebih sesuai dengan etikanya sekaligus membuka ruang baginya untuk mendorong perbaikan kepolisian secara lebih fokus.

“Nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh,” tukasnya.