Tunjangan Perumahan Anggota DPR Dihentikan, Begini Nasib Anggota Nonaktif

GEMA LANTANG, JAKARTA -- DPR RI menyampaikan hasil rapat pertemuan pimpinan DPR dengan para pimpinan fraksi partai politik yang digelar pada Kamis, 4 September 2025.

Ada 6 poin hasil rapat tersebut yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 September 2025.

“Pada hari ini kami akan membagikan hasil rapat konsultasi DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin, pada hari Kamis, 4 September 2025,” kata Dasco yang didampingi oleh Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal dalam konferensi pers di Parlemen, Jakarta Pusat pada Jumat sore, 5 September 2025.

Baca Juga: ‎Arsitek Ternama Ini Dukung Pemkot Jambi Hidupkan 'Karakter' Pasar PAC

Berikut 6 poin hasil rapat yang diungkap oleh Dasco:

1. DPR RI menyepakati menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025.

2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan ke luar negeri, terhitung sejak 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi, meliputi biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.

Baca Juga: Bulog Pastikan Beras SPHP Aman dan Layak Dikonsumsi

4. Anggota DPR RI nonaktif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI oleh partai partai politik dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan parpol masing-masing.

6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

“Ditandantangani oleh Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, Pak Cucun Ahmad Syamsurijal,” pungkas Dasco.