Terbongkar! Pagar Laut di Bekasi Proyek Pemprov Jabar, Apa yang Akan Dilakukan Pemerintah Pusat?

Selain itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, menyebut bahwa proyek ini melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. 

Baca Juga: Pengakuan Keluarga Soal Kasir Wanita yang Terjebak di Kebakaran Glodok Plaza hingga Damkar Bikin Regu Khusus demi Temukan Korban

“KKP akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tutupnya.

Proyek pagar laut di Bekasi yang awalnya bertujuan mendukung nelayan kini menjadi sorotan publik karena persoalan perizinan. 

Langkah pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan sesuai aturan dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas.