GEMALANTANG.COM -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut pihaknya telah membuat tim untuk mengelola tambang yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan PP No 25 tahun 2024.
Muhadjir Effendy akan menahkodai tim yang dimaksud oleh Haedar Nashir. Namun, dalam konferensi pers seusai konsolidasi nasional PP Muhammadiyah di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
Nashir menerangkan Muhadjir Effendy dalam hal ini bukan sebagai Menko PMK RI. Namun, sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi.
Baca Juga: Muhammadiyah Siap Kelola Tambang Pemberian Pemerintah
"Kami lakukan menyusun, membikin tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof. Muhadjir Effendy sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi bukan sebagai Menko PMK" katanya.
"Jadi mohon nanti jangan ditulis ketuanya Menko PMK, nanti istana jadi kesini" sambung Haedar Nashir sembari tersenyum dikutip chanel YouTube Muhammadiyah, Minggu (28/07/2024).
Dia juga menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah mengkaji apa yang ditawarkan oleh pemerintah soal pengelolaan tambang tersebut selama 2 bulan lebih meskipun ada tekanan dari berbagai aspek.
Baca Juga: Tambang Batubara Dinilai Banyak Mudarat, Ketua Umum PBNU Beri Pernyataan Menohok
"Semua tekanan itu dihimpun menjadi pertimbangan-pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini" bebernya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga menyampaikan beberapa pandangan anggota PP Muhammadiyah pada rapat pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 lalu.
Dalam pleno itu memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola tambang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024.
Baca Juga: Enam Ormas Dapat Kelola Tambang, Enam Wilayah PKP2B Jadi Menciut
Namun, ada beberapa pertimbangan dan persyaratan salah satunya mengenai pengelolaan tambang, dalam hal ini Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan masyarakat di sekitar area tambang.
Artikel Terkait
Pemerintah Akan Bagikan Ribuan Izin Tambang ke Ormas, BUMD hingga Koperasi
Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Batanghari Longsor Akibat Aktivitas Tambang Batubara
Gubernur Al Haris Minta Pengusaha Tambang Batubara Tanggung Jawab
Ormas Keagamaan Dapat Angin Segar, Aturan Baru Tentang Pengelolaan Tambang Rampung
IUPK Segera Terbit, Ini Strategi PBNU Dalam Mengelola Tambang Batubara
Bahlil Penuhi Janji, Lokasi Tambang PBNU Berada Dikonsesi Eks Bakrie Group
Enam Ormas Dapat Kelola Tambang, Enam Wilayah PKP2B Jadi "Menciut"
Prioritas Izin Tambang Ditolak Ormas Keagamaan, Dua Menteri Kompak Bilang Gini
Tambang Batubara Dinilai Banyak Mudarat, Ketua Umum PBNU Beri Pernyataan Menohok
Muhammadiyah Siap Kelola Tambang Pemberian Pemerintah