Prioritas Izin Tambang Ditolak Ormas Keagamaan, Dua Menteri Kompak Bilang Gini

Lebih lanjut, Muhammadiyah diusulkan agar tidak menerima tawaran pemerintah untuk mengelola pertambangan, usulan itu dilontarkan oleh mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin menilai pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) lebih banyak tidak baiknya daripada mengandung kebaikan.

Baca Juga: IUPK Segera Terbit, Ini Strategi PBNU Dalam Mengelola Tambang Batubara

“Pemberian itu lebih banyak mudharat daripada maslahatnya. Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa problem maker, bukan bagian dari masalah a part of the problem,” pungkasnya belum lama ini, dikutip dari berbagai sumber.