GEMALANTANG.COM, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memperingatkan tidak akan mengizinkan pasukan militer pemerintah baru Suriah untuk beroperasi di wilayah selatan ibu kota Suriah, Damaskus.
Berbicara pada upacara militer di Israel, Netanyahu menuntut demiliterisasi penuh Suriah selatan dari pasukan rezim baru Suriah di provinsi Quneitra, Daraa dan Suwayda.
Baca Juga: Hamas Tolak Perundingan Gencatan Senjata Dengan Israel
"Kami tidak akan mengizinkan pasukan dari organisasi HTS atau tentara baru Suriah memasuki wilayah selatan Damaskus," kata Netanyahu seperti dikutip Al Jazeera.
Pernyataan itu merujuk pada kelompok Hayat Tahrir al-Sham, yang mempelopori serangan yang menggulingkan pemimpin lama Suriah, Presiden Bashar al-Assad pada Desember lalu.
Baca Juga: Tank Israel Bergerak Menuju Tepi Barat, Gencatan Senjata Akan Runtuh
Ia juga memperingatkan bahwa Israel tidak akan menerima ancaman apa pun terhadap komunitas Druze di Suriah, yang tinggal di Dataran Tinggi Golan, yaitu wilayah Suriah yang diduduki secara ilegal oleh Israel, dan wilayah lain di barat daya Suriah.
Druze adalah kelompok minoritas agama yang tersebar di beberapa negara di kawasan tersebut. Di Suriah, banyak yang menyatakan penolakan mereka terhadap perluasan wilayah Israel ke wilayah barat daya negara tersebut, dan ribuan orang yang tinggal di Dataran Tinggi Golan yang diduduki menolak untuk mengambil kewarganegaraan Israel.
Baca Juga: Zelensky Siap Mundur Demi Perdamaian Ukraina
Namun, di Israel, mayoritas penduduk Druze mendukung negara Israel dan para prianya wajib militer.
Israel telah mengambil keuntungan dari jatuhnya al-Assad untuk memperluas wilayahnya ke zona penyangga antara Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel dan Suriah selatan.
Tindakan itu dinilai melanggar perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditengahi pada tahun 1974, menurut laporan Al Jazeera.
Baca Juga: Perubahan Donald Trump Guncang Aliansi Transatlantic Hingga Ke Akar-akarnya