Situasi memanas hingga akhirnya Perdana Menteri Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Paudel memilih mengundurkan diri dari jabatannya.
Salah satu pemicu utama aksi protes ini adalah larangan pemerintah terhadap 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X.
"Pemerintah beralasan kebijakan ini dilakukan untuk mencegah berita palsu dan ujaran kebencian," demikian tertulis dalam laporan yang sama.
Baca Juga: Gubernur Koster Sebut 2 Korban Tewas dan 4 Orang Hilang Imbas Banjir Besar
Meski begitu, masyarakat Nepal justru menilai pemblokiran tersebut untuk membungkam suara rakyat, salah satunya terkait skandal korupsi yang dinilai marak terjadi di lingkungan pemerintahan Nepal.
Pembangunan Mandek Gegara Skandal Korupsi
Dalam laporan yang The Himalayan Times, disebutkan isu korupsi yang sudah lama mengakar di Nepal menjadi bahan bakar tambahan dalam demonstrasi.
Kemarahan publik makin kuat karena pembangunan di Nepal dianggap mandek akibat skandal praktik korupsi.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Beberkan Progres Negosiasi Dagang Indonesia-AS
“Pembangunan tidak berjalan karena para politisi ini menyimpan semua uang di saku mereka. Hal ini mempengaruhi masa depan kita,” ucap Darshana Padal, seorang warga Kathmandu dalam aksi demonstrasi di Kathmandu, Nepal, pada Selasa, 9 September 2025.
Aktivis masyarakat sipil, Dovan Rai, menilai mundurnya pejabat belum cukup untuk meredam kekecewaan masyarakat atas praktik korupsi para pejabat di negaranya.
“Masyarakat sudah bertahun-tahun frustrasi dengan korupsi, nepotisme, dan janji-janji palsu. Ini bukan sekadar soal pemimpin mundur, tapi perubahan sistem,” ujar Dovan dalam kesempatan yang sama.
Baca Juga: Perpecahan PPTB Jambi Semakin Membara, Dugaan Pembohongan Publik Mencuat
Hingga kini, sebagian publik internasional menanti langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah Nepal usai gejolak aksi demonstrasi di Kathmandu, Nepal.
Artikel Terkait
Airlangga Hartarto Beberkan Progres Negosiasi Dagang Indonesia-AS
Kemlu RI Intensif Koordinasi dengan Peru, Usut Tuntas Kematian Zetro Leonardo
Menkeu Purbaya Ungkap Arahan Presiden Percepat Ekonomi Nasional
Kasubsektor Taman Rajo Serukan Elemen Masyarakat untuk Perangi Narkoba
Publik Diminta Aktif Kawal 'Isi' RUU Perampasan Aset
Gubernur Koster Sebut 2 Korban Tewas dan 4 Orang Hilang Imbas Banjir Besar
Ratusan Pedagang di Denpasar Tekor Gegara Barang Jualan Terseret Banjir
DPR Ingatkan Menkeu Purbaya soal Masih Banyak Warga yang Terdampak PHK
Djuyamto Akui Terima Suap Rp40 Miliar di Skandal Vonis Lepas CPO
PPTB Jambi Pecah Diduga Karena Tak Mampu 'Menyetir' Asnawi