‎Inggris Ancam Israel Jika Gencatan Senjata di Gaza Gagal

‎GEMALANTANG.COM, LONDON -- Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengecam krisis kemanusiaan di Gaza, dan mengatakan bahwa Inggris dapat mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Israel jika kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang di wilayah Palestina tidak terwujud.

‎Lammy juga mengkritik mekanisme distribusi bantuan baru di Gaza melalui kelompok yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel, yang dijuluki Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF).

‎Baca Juga: Viral Driver Ojol Bantu Ibu dengan Dua Anak, Netizen: Terima Kasih

‎“Kami sudah sangat jelas bahwa kami tidak mendukung yayasan bantuan yang telah didirikan. Lembaga itu tidak berfungsi dengan baik. Terlalu banyak orang yang hampir kelaparan. Terlalu banyak orang yang kehilangan nyawa.” kata Lammy.

‎Ketika ditanya oleh seorang legislator apakah pemerintah Inggris akan mengambil tindakan terhadap Israel jika situasi 'tak terkendali' di Gaza terus berlanjut, Lammy berkata: "Ya, kami akan melakukannya."

‎Baca Juga: 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Terindikasi untuk Judol

‎Bulan lalu, Inggris bergabung dengan Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia dalam memberikan sanksi kepada menteri pemerintah Israel.

‎Beberapa minggu sebelumnya, Inggris juga telah menangguhkan pembicaraan mengenai perjanjian perdagangan bebas dengan Israel terkait blokade terhadap Gaza, yang telah memicu krisis kelaparan di wilayah tersebut.

‎Menurut laporan Al Jazeera. Tahun lalu, London menghentikan beberapa ekspor senjata ke Israel.

‎Baca Juga: Ini Daftar 21 Olahraga Berbayar yang 'Dipajaki' di Jakarta

‎Lammy mengatakan London ingin pengakuannya terhadap Palestina menjadi bagian dari dorongan konkret menuju solusi dua negara, bukan sekadar isyarat simbolis.

‎Ia menambahkan bahwa Inggris ingin mengakui Palestina pada saat yang membantu menggeser arahan terhadap perluasan wilayah, terhadap kekerasan.

‎"Terhadap kengerian yang kita saksikan di Gaza, dan menuju tujuan yang benar yakni keinginan untuk mendirikan negara Palestina." tambahnya.

‎