Menakar Keberanian Pemerintah Menyebar Dana Rp200 Triliun ke Daerah

GEMA LANTANG -- Sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) mulai menyatakan minat untuk memperoleh penempatan dana pemerintah yang saat ini dikelola oleh Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Dana tersebut sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia (BI) dan telah disalurkan ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) pada tahap pertama.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan beberapa BPD telah menyampaikan ketertarikan secara langsung kepada Menteri Keuangan. 

Di antaranya adalah Bank Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).

Baca Juga: Impor Beras Dihentikan: Menanti Janji Kemandirian Pangan Indonesia

“Bank Jatim kemarin sudah ngomong ke Pak Menteri (Purbaya), Bank Jakarta juga. Bahkan kalau nggak salah, saya dengar ini Bank BJB juga tertarik. Nanti kita lihat,” ujar Febrio dalam acara Media Gathering APBN 2026 pada Kamis 9 Oktober 2025.

Kendati sinyal ketertarikan dari sejumlah BPD cukup kuat, Febrio menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menyalurkan dana tersebut. 

Setiap proposal dari bank daerah akan dinilai secara ketat berdasarkan beberapa aspek utama.

“Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan kami. Pertama, memastikan dana negara ini benar-benar aman,” tuturnya. 

“Kedua, dana wajib disalurkan ke sektor riil. Ketiga, risiko. Kalau ternyata kami nggak yakin dengan proposalnya, apalagi kalau ada kasus seperti di BJB, ya tentu akan jadi pertimbangan,” jelas Febrio.

Baca Juga: Update Kemacetan Akibat Angkutan Batubara di Muaro Jambi

Sejak 12 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun dari BI ke lima bank besar milik negara. Dana tersebut telah mulai disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit produktif.

“Perkembangannya cukup menarik. Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, dan BSI 55 persen. Ini menunjukkan penyaluran ke sektor riil berjalan cukup baik,” kata Febrio.