GEMA LANTANG, JAMBI -- Persoalan ketahanan pangan di Provinsi Jambi, yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan di provinsi yang terletak di Pulau Sumatera itu menuai kritik tajam dari pengamat.
Di Jambi, sebagian besar masyarakatnya masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan komoditas pangan lokal.
Namun dalam praktiknya, kata Dr. Noviardi Ferzi, kinerja Dinas Ketahanan Pangan di provinsi ini kerap terjebak dalam pola kerja administratif yang tidak sepenuhnya menjawab kompleksitas persoalan lapangan.
"Kerawanan pasokan cabai, beras, dan beberapa komoditas hortikultura yang hampir berulang setiap tahun menunjukkan lemahnya perencanaan berbasis data di tingkat provinsi." bebernya.
Baca Juga: Euphoria Warga saat Bertemu Maulana di Pembukaan Turnamen Voli
Menurutnya, kondisi tersebut selaras dengan temuan berbagai penelitian yang menekankan pentingnya sistem informasi pangan yang akurat dan responsif (Rahman et al., 2023; Wicaksono, 2021).
"Kelemahan pertama dapat dilihat dari minimnya kemampuan melakukan prediksi dan respons cepat terhadap fluktuasi produksi." kata Ferzi, Senin, 24 November 2025.
"Di beberapa kabupaten sentra, seperti Batanghari dan Tebo, pola tanam petani sering tidak sinkron dengan kebutuhan pasar provinsi." imbuhnya.
Noviardi Ferzi juga menyinggung soal laporan ketersediaan pangan yang seharusnya menjadi dasar kebijakan, justru lebih bersifat laporan rutin yang kurang mencerminkan dinamika nyata di lapangan.
Padahal, penelitian Siregar dan Talumingan (2022) menegaskan bahwa ketahanan pangan daerah sangat bergantung pada integrasi sistem data antar-level pemerintahan.
Baca Juga: Bareng-in Community Perkuat Gaya Hidup Sehat di Jambi
"Ketika integrasi ini lemah, maka fenomena 'panik harga' akan berulang, sebagaimana kerap terjadi di Jambi menjelang hari besar keagamaan." ungkap Ferzi.
Kemudian, ia juga mengungkapkan kelemahan lainnya yang terlihat dari terbatasnya inovasi dalam penguatan cadangan pangan.