Aktivis Jambi Dukung Gubernur Al Haris Hentikan Stokpile dan TUKS PT SAS

GEMA LANTANG, JAMBI -- Tidak berteori tapi lugas langsung to the point, Aktivis media sosial Jambi, Heri Waluyo, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Gubernur Jambi Al Haris yang menghentikan pembangunan stok file dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) milik PT SAS.

Menurut Heri, langkah tersebut sudah tepat dan mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan publik, lingkungan, serta kepatuhan terhadap aturan hukum.

Heri Waluyo menilai keputusan Gubernur Al Haris bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan pesan kuat bahwa tidak ada ruang kompromi bagi aktivitas korporasi yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial jika belum memenuhi seluruh ketentuan perizinan.

Baca Juga: Komentar Pengamat soal 'Banjir' Kota Jambi Ketika Hujan Lebat

Ia juga menegaskan, sikap gubernur ini harus dibaca sebagai garis komando yang jelas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Keputusan Pak Gubernur sudah sangat terang. Maka sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh kepala dinas, pejabat teknis, hingga jajaran terkait di lapangan. Jangan ada tafsir lain yang justru melemahkan wibawa kebijakan gubernur,” ujar Heri Waluyo.

Ia juga mengingatkan agar tim sukses dan para pendukung politik Gubernur Al Haris tidak bersikap ambigu atau malah berada di posisi yang berseberangan dengan kebijakan resmi pemerintah daerah. 

Baca Juga: Jangan Menyumbang Banjir, Pengamat Ingatkan JBC Selesaikan Kolam Retensi

Menurutnya, loyalitas politik seharusnya diwujudkan dengan mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan membela kepentingan segelintir pihak.

Heri menilai polemik stok file dan TUKS PT SAS selama ini telah menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola sumber daya alam, keselamatan lingkungan, serta dampak terhadap masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, konsistensi dalam menghentikan pembangunan tersebut menjadi ujian serius bagi kredibilitas pemerintah provinsi.

Baca Juga: Kisah Haru Pengungsi Aceh Tamiang, 2 Minggu Cuma Konsumsi Mi

“Kalau gubernur sudah bersikap, maka tidak boleh ada kepala dinas atau pihak mana pun yang bermain di belakang. Ini soal ketegasan, soal keadilan, dan soal kepercayaan publik kepada pemerintah,” tegasnya.