“Kalau memang ada penyimpangan atau kualitas material tidak sesuai spek, kami dakk segan melaporkan ini ke aparat penegak hukums,” tegas Rudi.
“Ini bukan soal kecil lagi, tapi menyangkut keselamatan dan investasi daerah.” tambahnya.
Pengawas proyek dan kontraktor diharapkan segera bertindak profesional dan transparan. Sebab, publik tidak akan tinggal diam bila pekerjaan proyek vital ini hanya dijalankan asal jadi tanpa memperhatikan standar kualitas dan kepentingan warga.
Pekerjaan yang setengah hati dan jauh dari standar bukan hanya merugikan keuangan daerah, tapi juga dapat memicu masalah hukum yang serius.
Baca Juga: Dapur SPPG Penyebab Keracunan Ditutup, BGN Gerakkan Tim Investigasi
Masyarakat pun menuntut agar APH turun tangan memastikan proyek berjalan sesuai aturan agar tidak menimbulkan kerugian yang berlarut-larut.
Artikel Terkait
CEO Promedia Ajak Para Jurnalis Optimis Bangun Industri Media
Tantangan Pemerintah, 10 Juta Orang Indonesia Butuh Pekerjaan
PLN dan Bayang-bayang Korupsi: Transparansi yang Belum Menyala
Proyek Hilirisasi Bukit Asam: Antara Harapan dan Keraguan
Polri Turun Tangan soal Kasus Keracunan Siswa Akibat MBG
Momen Hangat Pertemuan Prabowo dan Raja-Ratu Belanda
Menkeu Purbaya Peringatkan Orang Kaya soal Pajak: Jangan Kabur
Cukai Rokok 2026 Tak Naik, Begini Strategi Purbaya soal Rokok Ilegal
Kasus Keracunan MBG Makin Marak, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Proyek Jembatan Sari Bakti Abaikan Kepentingan Warga