APBD Tak Mampu Anggarkan BPJS Ketenagakerjaan, Begini Cara Jitu Fadhil Arief

Gemalantang.com - Menurut Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, saat ini sudah seratus persen masyarakat Kabupaten Batanghari terdaftar di BPSJ Kesehatan.

" Jika ada warga yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan, berarti orang tersebut lalai atau batu datang di Kabupaten Batanghari," sebu Fadhil Arief.

Meskipun ada warga yang ingin tinggal di Kabupaten Batanghari, dan ingi menetap sebagai warga Batanghari harus di data oleh Pemerintah Daerah.

Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Bongkar Upaya Negosiasi Tarif Trump

Namun, tidak semua harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Seperti warga saat memanen sawit, lalu kecelakaan saat memanen sawit.

" Yang seperti ini bisa ditanggung adalah BPJS Ketenagakerjaan," sebutnya

Bupati Fadhil Arief juga menyebutkan, untuk mendaftar warga Kabupaten Batanghari ke BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa ditanggung oleh beban APBD Kabupaten Batanghari, karena akan menela biaya cukup tinggi.

Baca Juga: Houthi Kecam Serang Udara AS di Pelabuhan Minyak Ras Isa

"Ada usulan agar BPJS Ketenagakerjaan mengunkan APBD, kalau pakai APBD semua, kita tidak akan bangun jalan lagi," jelasnya.

Terkait hal ini, Fadhil Arief berharap para perusahan ataupun badan usaha yang ada di Kabupaten Batanghari untuk memasukan, petani, buru tani, dan karyawan agar di masukan di BPJS Ketenagakerjaan.

" Nasabah Bank, mulai dari petani karet, kelapa sawit di masukan di BPJS Ketenagakerjaan.

Tidak sampai disitu, Fadhil Arief juga meminta kepada Kadis Koperidag Batanghari dan Kadisbun agar itu bergerak serta musyawarah terkait BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Fadhil Arief Minta Perusahaan Lirik Anak-anak Sekitar Perusahaan

" Bagaimana korporasi-korporasi ataupun kelompok tani bersepakat dengan badan usaha Rp 50 dari anggotanya disisikan dan dikumpulkan melalui forum untuk dibayar BPJS Ketenagakerjaan kepada petani dan buru tani yang kerja di kebun sawit," pintanya.

Fadhil Arief juga menyinggung, kadang-kadang orang kita ini kejam. Mengunakan warga untuk tenaga kerja, tapi tidak mau memikirkan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja.