Selain dua sertifikasi tersebut, pemerintah juga mensyaratkan agar setiap SPPG memiliki sertifikasi halal.
Dengan demikian, seluruh dapur MBG tidak hanya memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, tetapi juga menjamin makanan yang disajikan sesuai dengan prinsip halal.
HACCP sendiri merupakan sistem manajemen keamanan pangan yang diakui secara internasional.
Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi risiko kesehatan terkait penyediaan makanan.
Baca Juga: Uang Pensiun Seumur Hidup Digugat ke MK, Begini Respons DPR
Dengan penerapan HACCP, dapur MBG diharapkan mampu menjaga kualitas sekaligus mencegah terjadinya kontaminasi yang bisa membahayakan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah merupakan salah satu prioritas nasional.
Kehadiran dapur SPPG menjadi kunci agar distribusi makanan kepada masyarakat, terutama anak-anak sekolah, berjalan lancar dan terjamin mutunya.
Dengan adanya sertifikasi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa dapur MBG benar-benar layak dari segi kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, dan kepatuhan halal.
Dadan menegaskan, hal ini penting agar masyarakat percaya terhadap kualitas makanan yang mereka konsumsi.
Baca Juga: Menilik Usulan Pembentukan Undang-Undang MBG
“Ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi bagian dari upaya negara memberikan jaminan bahwa makanan yang dibagikan aman, sehat, dan berkualitas,” katanya.
Meski persyaratan sertifikasi ini cukup ketat, pemerintah menekankan pentingnya percepatan pemenuhan. Dadan berharap setiap SPPG segera menyesuaikan diri dengan standar yang berlaku.
“Kalau semua syarat ini terpenuhi, manfaatnya bukan hanya untuk mendukung program MBG, tapi juga meningkatkan kapasitas dapur-dapur ini secara jangka panjang,” jelasnya.