Agenda ini sejatinya bukan hal baru. Sejak 2020, konsep PRESISI sudah menggariskan arah yang sama. Namun, penerjemahan konsep di lapangan dinilai masih timpang.
Tantangan dalam Implementasi
Analisis DPR RI dalam bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertajuk “Tantangan Implementasi Transformasi Polri” pada tahun 2022, memberikan catatan kritis.
Baca Juga: Kronologi Tragedi KDRT di Cakung, Pertengkaran Berawal dari Mi Instan
Dalam dokumen tersebut, DPR menilai konsep PRESISI yang digagas Kapolri memang progresif, tetapi masih sulit dijalankan di lapangan.
“Konsep PRESISI perlu disederhanakan agar mudah dipahami oleh seluruh jajaran. Tanpa pemahaman yang merata, program transformasi berisiko hanya berhenti di level slogan dan sulit terimplementasi secara menyeluruh,” demikian laporan DPR dalam analisis tersebut.
Selain itu, DPR menekankan perlunya Polri menyesuaikan strategi dengan perubahan cepat di era digital dan globalisasi.
Hal ini mencakup tantangan kejahatan siber, perubahan pola kriminalitas, hingga ekspektasi masyarakat yang makin tinggi terhadap transparansi aparat.
Baca Juga: Lebih Cepat dari Pemerintah, Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri
Reformasi Polri sesungguhnya bukan hal baru. Sejak pemisahan dari ABRI, sejumlah pembenahan sudah dilakukan, mencakup aspek struktural, instrumental, hingga kultural.
Kendati demikian, capaian yang ada di dalam tubuh institusi Polri dinilai masih jauh dari sempurna.
Hingga kini, Tim Transformasi menjadi ujian baru terkait konsistensi serta komitmen Polri menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan institusi.