GEMA LANTANG, PONTIANAK – Kolaborasi dan sinergi berbagai pihak telah bekerja secara optimal dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat atau dikenal dengan Bumi Khatulistiwa.
Tak terdeteksinya titik panas atau hotspot mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto, yang disampaikan saat berdiskusi dalam jaringan, pada hari Sabtu, 2 Agustus 2025.
Baca Juga: Pilot TNI AU Tewas Usai Pesawat Latih Jatuh di Bogor
Prabowo juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan semua pihak dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk mengoptimalkan penanganan bencana asap. Di sisi lain, Prabowo sangat mengapresiasi atas upaya pantang menyerah sehingga titik panas menjadi nol atau zero yang terpantau hingga Sabtu kemarin.
Baca Juga: Heboh! Porsche Mewah Lecet Diduga Gegara Diserempet Truk, Respon Pemilik Bikin Takjub
"Kepala BNPB terima kasih atas keadaan yang sudah bisa dikendalikan dan tolong kepada semua pihak apabila masih ada titik api agar segera dipadamkan," kata Prabowo Subianto dalam sambungan video bersama.
Menurut data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tercatat dalam kurun waktu satu minggu terakhir terpantau jumlah titik panas yang berhasil diidentifikasi oleh citra satelit dan satgas udara maupun darat tercatat mencapai 855 titik panas. Luas lahan terdampak karhutla mencapai 1.149,02 Hektar.
Baca Juga: Viral! TKW Asal Jambi Diduga Tak Diberi Istirahat oleh Majikan di Malaysia
Untuk menghadapi bencana asap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 17 April 2025. Status ini akan berakhir pada 31 Oktober 2025 nanti.
Hebatnya, berdasarkan data yang diterima oleh BNPB pada hari Sabtu, dilaporkan bahwa semua titik panas yang membakar Kalimantan Barat menjadi nol titik panas.
"Masih ada dua provinsi di Kalimantan yang masih dalam pemantauan dan belum menetapkan status kedaruratan yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan karena pemerintah daerah masih bisa menangani" kata Kepala BNPB RI Suharyanto.
Baca Juga: Presiden Trump Mengaku Prihatin dan Ingin Memberi Makan Warga Gaza