Gemalantang.com - Sebelumnya Walikota Jambi Syarif Fasha menyoroti kemacetan lalulintas disebabkan ribuan angkutan batubara yang melintas.

Syarif Fasha menilai belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi untuk menguraikan kemacetan.

Hal yang serupa juga dikatakan pihak Polda Jambi. Melalui Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Dhafi menyampaikan, kemacetan lalulintas yang terjadi diperparah dengan kerusakan jalan.

Ia menegaskan, jika hal tersebut dibiarkan terus terjadi, pihaknya akan menghentikan operasional angkutan batubara hingga akhir tahun 2022.

“Kalau dibiarkan rusak begitu, kita akan hentikan operasional ini hingga akhir tahun. Ini sangat mengganggu. Sedangkan tidak ada jalan lainnya,” pungkas Dhafi beberapa waktu lalu.

Dhafi mengatakan, meski anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional yang dibangun pemerintah pusat tersebut tidak ada lagi, ia berharap peran aktif dari pemerintah daerah, terlebih sebanyak 80 persen pajak batubara masuk ke anggaran daerah.

“Kita ketahui anggaran yang masuk dari batu bara 20 persen untuk pusat, dan 80 persen ke daerah. Siapa tahu ada dana CSR juga. Kami juga sudah koordinasi balai agar bilang ke Pak Gubernur Jambi,” katanya.

 



Seandainya keadaan masih tetap seperti ini, Dhafi mengatakan, tidak hanya kemacetan lalulintas yang berlangsung, konflik antar masyarakat dan truk batubara akan ikut memanas.

“Kalau tidak saling membantu, begini terus kondisi lalulintas kita. Bahkan bisa tambah parah. Kemacetan tidak akan habisnya. Bisa timbul konflik,” tuturnya.

Dhafi sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan BPJN terkait persoalan ini. Ia berharap Pemerintah Provinsi Jambi bersungguh-sungguh turun tangan.

“Kita juga meminta pilar kedua pemangku kepentingan jalan atasi masalah parkir,” tutupnya.

Sementara pantauan dilapangan, masih terdapat angkutan batubara parkir di bahu jalan. Hal ini juga menyebabkan terjadinya kemacetan.