Raja Sapta berharap, dialog tersebut dapat membuka ruang komunikasi yang konstruktif antara KOI dan IOC agar posisi Indonesia tetap selaras dengan prinsip-prinsip Olimpiade.
Baca Juga: Dr. Noviardi Ferzi: Kemandirian Fiskal, The Untold Story
Ketum KOI itu juga menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan partisipasi Indonesia dalam berbagai ajang olahraga internasional.
Latar Belakang Penolakan Visa Atlet Israel
Sebelumnya, keputusan pemerintah Indonesia menolak visa bagi atlet Israel yang akan mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta memicu perhatian luas dunia internasional.
Keputusan tersebut juga memunculkan respons dari IOC dan sejumlah lembaga olahraga dunia di bawah naungannya.
Menanggapi situasi itu, Komite Eksekutif IOC pada 23 Oktober 2025 memutuskan menghentikan seluruh bentuk dialog dengan KOI terkait rencana penyelenggaraan Olimpiade dan ajang olahraga internasional lainnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Penyelesaian Utang Whoosh Tak Cukup Politik
IOC Soroti Pelanggaran Prinsip Olimpiade
IOC menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan yang membatasi akses atlet ke negara tuan rumah karena alasan politik.
Menurut IOC, tindakan tersebut bertentangan dengan semangat Olimpiade yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan perdamaian melalui olahraga.
“Tindakan seperti ini merampas hak atlet untuk berkompetisi secara damai dan menghalangi Gerakan Olimpiade untuk menunjukkan kekuatan olahraga,” tulis Komite Eksekutif IOC dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.
Artikel Terkait
Dr. Noviardi Ferzi: Kemandirian Fiskal, The Untold Story
Sonata Sedih Koto Boyo: Luka Ekologis yang Tak Kunjung Sembuh
Mahfud MD Sebut Penyelesaian Utang Whoosh Tak Cukup Politik
Erick Thohir Bantah Isu Louis van Gaal Latih Timnas
China Klaim Proyek Whoosh Buka Lapangan Kerja
Dari Tas Mewah hingga Emas Batangan, Cerita Sandra Dewi di Balik Sitaan Harta
Target Perbaikan Coretax Oktober 2025 Meleset ke Awal Tahun 2026
Terpilih Aklamasi, Maskun Sopwan Nahkodai JMSI Jambi 2025-2030
Hadiri KTT ASEAN, Prabowo Bertolak ke Kuala Lumpur
Bahasa Portugis Bakal Jadi Prioritas Pendidikan, DPR: Jangan Jadi Beban Baru