GEMALANTANG.COM, SEOUL -- Unit investigasi gabungan Korea Selatan telah meminta surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol yang diskors atas penerapan darurat militer jangka pendeknya awal bulan ini, kata seorang pejabat pada hari Senin.
Yoon tidak menanggapi beberapa panggilan untuk diinterogasi oleh polisi dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi yang bersama-sama menyelidiki apakah pernyataan darurat militernya pada 3 Desember merupakan pemberontakan, seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: Mantan Presiden AS Jimmy Carter Meninggal Dunia Pada Usia 100 Tahun
Ini adalah pertama kalinya surat perintah penangkapan diajukan terhadap presiden yang sedang menjabat di Korea Selatan.
Pengadilan Seoul akan memutuskan apakah akan mengeluarkan surat perintah penangkapan menyusul permintaan tersebut.
Pemberontakan merupakan salah satu dari sedikit tuduhan yang tidak memberikan kekebalan bagi Presiden Korea Selatan.
Baca Juga: Presiden Azerbaijan Murka Hingga Desak Moskow Akui Kesalahannya
Yoon Kab-keun, pengacara presiden yang diskors, mengatakan kepada kantor berita Yonhap bahwa lembaga antikorupsi tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan.
Namun. Sayangnya dia tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters, media internasional yang berbasis di London.
Baca Juga: Para Ahli Khawatir, Mutasi Baru Flu Burung Ditemukan di AS
Yoon diskors dari kekuasaan presiden setelah dimakzulkan oleh parlemen awal bulan ini atas keputusannya untuk memberlakukan darurat militer untuk sementara waktu.
Pasukan darurat militer bertopeng yang dilengkapi dengan senapan, pelindung tubuh, dan peralatan penglihatan malam memasuki parlemen di mana mereka berhadapan dengan staf yang menentang mereka dengan alat pemadam kebakaran.
Baca Juga: Negara Ini Tutup Puluhan Pelabuhan Akibat Gelombang Setinggi 4 Meter
Keputusan tersebut hanya berlaku beberapa jam hingga parlemen menolaknya dan Yoon mengundurkan diri.