Ia mengatakan jika dana yang fantastis itu masuk ke pendapatan daerah dan penerimaan negara, maka bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur maupun kepentingan rakyat di Jambi.
Baca Juga: BG Singgung Kehormatan Prajurit soal Kematian Prada Lucky
"Pertanyaannya, ke mana dana itu mengalir?” tanya sumber itu kepada awak media.
Sumber itu menduga adanya upaya pengalihan isu oleh pengusaha yang digambarkannya sebagai 'pengusaha bermasalah' agar dugaan pungutan ilegal tidak menjadi sorotan utama.
“Kalau Komisi XII berkenan mengundang kami dalam RDP di Senayan, kami siap memaparkan semua data yang kami miliki,” tegasnya.
Baca Juga: Kelemahan dan Kelebihan Ban Hard Compound, Juara Daya Tahan di Jalanan
Polemik berkepanjangan di sektor batubara ini dinilai dapat menghambat iklim investasi di Jambi. Ia juga mengklaim bahwa pemimpin daerah kerap dijadikan kambing hitam atas tudingan yang tidak berdasar.
"Pemimpin daerah dituduh menjadi beking pengusaha sehingga masyarakat mudah terprovokasi padahal hoax disebar guna kepentingan tertentu" sebutnya.
Baca Juga: Marciano Norman Dukung Provinsi Jambi Jadi Tuan Rumah PON 2032
"Kami hanya berupaya melawan provokasi dan hoax ini demi menjaga stabilitas sosial, agar pembangunan di Jambi dikelola secara adil dan berkelanjutan, serta investor dari luar merasa aman,” pungkasnya.