Ahli sipil jebolan Universitas Sumatera Utara itu juga menyebut bahwa tindakan oknum pegawai pemerintah itu dapat menghancurkan persaingan sehat dunia konstruksi.
"Praktik ini membunuh semangat kompetisi yang adil dan merugikan kontraktor-kontraktor lain yang bekerja secara jujur" terangnya.
Ia juga menduga adanya hubungan terlarang antara 'orang dalam' instansi dengan pemenang tender akan ada celah untuk praktik suap, gratifikasi, dan pengaturan kualitas pekerjaan yang buruk.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Opsi Militer Untuk Bebaskan WNI di Myanmar
"Bagaimana mungkin publik bisa percaya pada pemerintah jika aparaturnya sendiri bermain mata dengan swasta untuk memenangkan proyek pemerintah?" tanya Andrew dalam surat laporan pengaduan ke Inspektorat Kota Jambi yang dilihat oleh Gemalantang.
Andrew juga menuntut agar pihak berwenang dapat menjatuhkan sanksi disiplin tingkat berat berupa 'PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT' kepada terlapor yang diduga oknum pegawai pemerintah yang bertugas di Dinas PUPR Kota Jambi.
Baca Juga: Usai Dituntut 7 Tahun Penjara, Hasto Imbau Seluruh Kader PDIP
"Kami percaya Inspektorat Kota Jambi akan menangani laporan ini secara profesional dan imparsial. Namun, sebagai lembaga yang memperjuangkan transparansi, kami juga akan terus mengawasi dan menginformasikan setiap perkembangan kasus ini kepada publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih" tutupnya.
Andrew juga membeberkan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapat balasan resmi dari Inspektorat Kota Jambi atas laporan pengaduan yang dilayangkannya itu.