Gemalantang.com - Saat ini lagi viral soal kecurangan tes kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah.
Dan diduga ada kecurangan ini mendapat sorotan dari media dan publik, karena hasil penilaian BKN dan BKPSDMD setempat selisih.
Seperti di Provinsi Jambi sendiri, sejumlah aduan terkait dugaan kecurangan dalam proses seleksi PPPK di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh telah diterima oleh Ombudsman Jambi.
Terkait dugaan kecurangan ini, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, buka suara terkait dugaan kecurangan dalam proses seleksi PPPK Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Baca Juga: Soal PPPK di Jambi Jadi Sorotan Media dan Masyarakat, Ini Saran Ombudsman
Baca Juga: Ada Kejanggalan Hasil Ahir PPPK, Fadhil Arief Minta Datangi Kantor BKPSDMD Batanghari
Baca Juga: Cek di Sini Nama Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Yang Lulus Seleksi
Baca Juga: DPR RI Minta Pemerintah Tempatkan Guru Swasta Yang Lulus PPPK Ditempat Semula Dia Mengajar
Roswandi mengungkap jika pihaknya telah banyak menerima konsultasi terkait pengaduan dugaan kecurangan yang terjadi
Tak hanya itu, aduan terkait terjadinya intimidasi hingga ancaman dari oknum pejabat kepada peserta yang melakukan protes pun muncul.
Saiful menyayangkan sikap yang dilakukan oleh pknum pejabat tersebut, menurutnya pejabat publik seharusnya menerima segala aduan yang diberikan oleh peserta seleksi PPPK, dan tak seharusnya melakukan intimidasi maupun ancaman.
Lebih lanjut, Saiful menegaskan bahwa bentuk intimidasi apapun merupakan bentuk dari sikap atau mental yang feodalistik.
Sudah seharusnya pejabat itu menerima segala macam kritik dari rakyatnya, sebab ini merupakan era
"Bahkan kita ini pertanyakan bagaimana kompetensi pejabatnya yang memberikan tekanan ke peserta yang mau menyampaikan kritik, Itu pejabat yang melakukan intimidasi, punya kompetensi nggak jadi pejabat Publik?," tanya Saiful, (27/12/2023).