DPR RI Minta Pemerintah Tempatkan Guru Swasta Yang Lulus PPPK Ditempat Semula Dia Mengajar

Gemalantang.com  -  Pada acara reses, Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati menyampaikan agar pemerintah menempatkan para guru swasta yang lulus tes PPPK untuk ditempatkan semula.

Menurut Dewi Coryati, pihaknya banyak menerima masukan dari guru swasta yang lulus PPPK, untuk kembali mengajar ditempatkan awal.

Karena, saat dia mengajar di tempat yang lama, semua anak-anak dan majelis guru telah menyatu.  Ini juga mempermudah untuk dalam menjalankan program sekolah.

" Persoalan guru PPPK, yang dari guru swasta diharapkan bisa dikembalikan ke tempatnya kembali. Kalau sekarang tidak bisa kembali. Ini masalah bagi guru dan sekolah swasta," ujarnya usai menyerap masukan dari pertemuan dengan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Baca Juga: Siapa Saja Yang Lulus Seleksi PPPK di Batanghari, Cek Link Ini

Baca Juga: Soal PPPK, Pj Bupati Merangin Mukti Sebut Tidak Ada Intervensi dari Pemerintah

Baca Juga: Fadhil Arief Terus Berupaya Memikirkan Nasib Tenaga Honorer: Kalau Jadi PPPK Jangan Malas-malasan

Baca Juga: Pemkab Batanghari Buka Formasi PPPK, Ini Kata Fadhil Arief

Adapun permasalahan ini mengemukan saat Dewi dan tim Komisi X mendengarkan masukan dan keluhan para guru di Padang Panjang. Problem ini tentu menuai kedaruratan sumber tenaga pengajar di sekolah swasta, lantaran cukup banyak para gurunya yang melamar jabatan PPPK.

Selain persoalan guru, Dewi dan Komisi X juga mendapatkan masukan terkait implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, sebuah program bantuan bagi lulusan SMA sederajat untuk meneruskan pendidikan ke bangku perkuliahan. Meski anggarannya bertambah, namun tidak dengan peserta penerima bantuan.

"Soal KIP kuliah ini memang anggarannya bertambah tapi volumenya tetap, karena belanjanya diperbesar. Nah ini jadi masukan berarti bagi kami, bahwa KIP kuliah sangat diperlukan untuk mencerdaskan generasi muda ke perguruan tinggi," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan masukan dan keluhan itu akan jadi bahan perbincangan Komisi X dengan pemerintah. "Bahwa fakta ini benar adanya dan kami juga temukan di Padang Panjang ini," sebutnya.