Soal PPPK di Jambi Jadi Sorotan Media dan Masyarakat, Ini Saran Ombudsman

Gemalantang.com - Saat di Provinsi Jambi lagi heboh masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), karena diduga ada kecurangan.

Kecurangan ini terlihat jelas pada saat nilai peserta PPPK yang dikeluarkan dari BKN dan BKPSDMD daerah setempat tidak sama.

Tentunya dengan adanya dugaan kecurangan menjadi sorotan bagi media dan masyarakat, karena dugaan ada oknum yang bermain.

Seperti terjadi di Kabupaten Kerinci, Jambi, masalah PPPK ini jadi kontroversi, sehingga membuat masyarakat Jambi heboh 

Muncul dugaan adanya kecurangan saat BKD Kerinci melakukan tes ulang pada hasil tes PPPK yang sebelumnya diterbitkan BKN.

Hasil tes antara nilai BKN dengan BKD dinilai tidak sesuai, bahkan ada nilai yang berkurang setelah tes ulang.

Hal ini sangat merugikan peserta PPPK, terlebih lagi nilai yang diterbitkan BKN rata-rata telah memenuhi standar lulus.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Saiful Roswandi menyarankan agar peserta tes yang merasa dirugikan dapat melakukan komplain dengan BKD.

Baca Juga: Ada Kejanggalan Hasil Ahir PPPK, Fadhil Arief Minta Datangi Kantor BKPSDMD Batanghari

Baca Juga: Cek di Sini Nama Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Yang Lulus Seleksi

Baca Juga: DPR RI Menyayangi Usulan Tenaga Honorer Yang Kerja 5 Tahun Tak Diangkat Menjadi PPPK

Jika komplain tidak menemukan solusi yang memuaskan, peserta dapat melaporkannya ke Ombudsman RI Perwakilan Jambi melalui nomor Whatsapp 08119593737 dengan melampirkan kronologi dan kartu identitas seperti KTP.

“Kan kalau peserta di Kerinci cukup jauh ke Jambi. Cukup hubungi nomor WA, pasti akan kami tindaklanjuti,” jelas Saiful Roswandi, Rabu (27/12/2023).

Saiful juga berharap agar Pj Bupati Kerinci dapat lebih memperhatikan hal ini dan memastikan tidak adanya oknum yang bermain curang saat proses tes.

Kegaduhan ini semakin mengaburkan tujuan program pemerintah dalam merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Terlebih lagi, masalah yang terjadi menunjukkan kurangnya penanganan serius dari pihak terkait.