Gemalantang.com -- Konflik internal yang terjadi di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin panas dan mengkhawatirkan.

Betapa tidak gesekan tidak hanya terjadi di dalam kepengurusan internal partai setelah munculnya SK atasnama H. Hairan sebagai ketua DPD NasDem Tanjab Barat.

Kini situasi tersebut semakin panas bahkan terjadi gesekan dikalangan pendukung partai NasDem di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun gesekan itu berawal dari percakapan group Whatsapp NasDem dan berlanjut hingga nyaris adu otot antar pendukung.

"Diawali pertikaian di grup WA NasDem dan menyasar ke pendukung dan nyaris bentrok. Tapi dapat didamaikan oleh Riano yang dibantu pihak Polres Tanjab Barat" ungkap Narasumber yang enggan disebut namanya. Kamis (08/06/2023).

Terpisah. Ketua DPD NasDem Tanjab Barat Riano Jayawhardana saat dikonfirmasi membernarkan kejadian tersebut. Riano tidak tinggal diam ketika mendapat kabar gesekan panas terjadi antara pendukung.



"Iya tadi siang hampir bentrok fisik, tapi sudah di damaikan dan massa sudah terkonsentrasi" beber Riano.

Sementara itu para elite politik di DPW NasDem Provinsi Jambi tidak bergeming saat dikonfirmasi soal gesekan yang semakin panas yang terjadi di Tanjab Barat.

Namun sangat disayangkan hingga kini belum ada kejelas pasti soal keabsahan SK yang mencatut nama Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat H. Hairan sebagai Ketua DPD NasDem Tanjab Barat dari DPP Partai NasDem.

Perlu diketahui belum lama ini Ketua DPW NasDem Syarif Fasha telah melakukan klarifikasi langsung kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Mahkamah Partai NasDem.

"Kemarin berangkat ke Jakarta dan secara lisan dan tertulis telah disampaikan langsung kepada Ketum Besar Surya Paloh terkait permasalahan ini" beber Narasumber lain.

Sumber tersebut kembali melanjutkan bahwa SK atasnama H. Hairan sebagai Ketua DPD NasDem Tanjab Barat diduga menyalahi mekanisme aturan Partai.

"Yang jelas dan pasti SK tersebut terbit tidak berdasarkan AD/ART dan mekanisme prosedur Partai NasDem serta tidak pernah ada Pleno untuk mengusulkan SK pergantian Riano tersebut" imbuhnya belum lama ini.

"Hasilnya kita tunggu saja, karena itu kewenangan DPP dan DPW dan kita  berharap persoalan ini cepat selesai dan tidak berlarut larut agar yang dibawah tidak jadi korban" sambungnya.