"Kami pastikan pemerintah pusat menyetujui itu, tetapi harus disesuaikan dengan keuangan negara," tegasnya.
Lalu Hardian menegaskan rencana pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK itu harus berbarengan dengan usulan DPR untuk mengangkat guru PPPK paruh waktu menjadi PNS.
"Artinya supaya beriringan. Pemerataan agar keadilan bisa dilaksanakan. Tentu BGN punya pertimbangan tersendiri. Kami yang mitra pendidikan juga punya pertimbangan kenapa guru PPPK paruh waktu segera diangkat," ujarnya didampingi Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra.
Artikel Terkait
Guru di Jambi Dikroyok Siswanya , Al Haris Minta Dinas Pendidikan Tangani
Guru Honorer SDN di Jambi Jadi Tersangka, Orang Tua Siswa Pelapor Disebut Toke Sawit
Usai Viral Pengeroyokan Guru SMK Jambi, Siswa Curhat sang Pengajar Ogah Dipanggil Bapak tapi Harus Dipanggil 'Prince' di Kelas
Guru Honorer di Jambi Diposisikan, Toke Sawit Dirujak Netizen
Pilu Guru Honorer di SD Muaro Jambi yang Dipolisikan usai Sempat Razia Rambut Siswa, Ungkap Suaminya Kini Ditahan 3 Bulan
Di Balik Bencana Banjir Tapsel, Ada Seorang Guru yang Rela Hibahkan 7500 Meter Tanahnya demi Bangun Sekolah
Kekuatan Opini Publik, Kasus Guru Honorer di Jambi Berakhir Restorative Justice
Rendahnya Upah Guru Honorer Dinilai Bikin Kinerja Tak Maksimal di Sekolah, Aturan soal Anggaran Kini Jadi Sorotan
Diduga Dikeroyok Siswa, Guru SMK di Jambi Akan Dipindahkan