Apel Siaga Darurat Karhutla, Wabup Bakhtiar Ingatkan Perusahaan

Gemalantang.com - Apel Siaga Darurat Karhutla" merujuk pada kegiatan apel atau upacara yang diadakan oleh pemerintah daerah, aparat keamanan (TNI/Polri), dan instansi terkait lainnya.

Apel ini dalam rangka menyatakan kesiapsiagaan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Seperti hari ini, Jum'at (13/5/2025) Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang berlangsung di lapangan exs MTQ Batang Hari.

Dalam kesempatan itu Wagub Batang Hari, Bakhtiar mengatakan, apel siaga dalam rangka kita menyamakan langkah serta menyatukan bakat untuk saling bahu membahu dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadinya bahaya bencana kabut asap di Provinsi Jambi khususnya di kabupaten Batang Hari.

Baca Juga: Wabup Bakhtiar Ajak Semua Pihak Bersinergi Atasi Karhutla

" Kita harus memastikan seluruh anggota tim penanggulangan Karhutla dalam kondisi siap siaga dan memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan peran masing-masing," katanya.

Pasangan Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief itu juga menyampaikan, semua pihak embangun komunikasi yang efektif dan kerjasama yang solid antarinstansi dan pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

Bakhtiar juga menyebutkan, kordinasi yang efektif adalah kunci utama dalam menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Baca Juga: Antisipasi Karhutla, Edi Purwanto Minta Semua Pihak Sinergitas dan Komitmen

"Ini karena penanganan Karhutla melibatkan berbagai pihak dengan peran dan sumber daya yang berbeda. Tanpa koordinasi yang baik, upaya pemadaman dan pencegahan bisa menjadi tidak efisien, bahkan sia-sia," ajaknya.

Informasi mengenai titik api, arah angin, kondisi medan, dan perkembangan kebakaran bisa disebarkan dengan cepat dan akurat ke semua pihak yang terlibat.

Wabup Bakhtiar juga minta pihak perusahaan yang memiliki konsesi lahan gambut atau hutan.

" Pihak perusahaan bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan di wilayah mereka, serta mendukung upaya pemadaman di sekitar wilayah operasionalnya," pintanya.

Baca Juga: Menghadapi Kemarau, DPRD Provinsi Jambi Minta Terbitkan SK Karhutla

Perusahaan dilarang keras membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar, baik disengaja maupun karena kelalaian.