Jokowi Dukung Pembahasan RUU Perampasan Aset

GEMA LANTANG, SOLO -- Joko Widodo (Jokowi) mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI.

“Mendukung penuh dibahasnya kembali Rancangan Undang Undang Perampasan Aset karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi, sangat penting,” kata Jokowi kepada awak media di Solo pada Jumat, 12 September 2025.

Ia lantas membeberkan bahwa saat memerintah sebagai presiden, sudah 3 kali menyurati DPR untuk mendesak pembahasan RUU Perampasan Aset.

Baca Juga: Mahfud MD Prediksi Bakal Ada Reshuffle Kabinet di Oktober

“Seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU Perampasan Aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR,” imbuhnya.

“Tahun 2023 bulan Juni, kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU Perampasan Aset itu dibahas di DPR,” sambung Presiden ke-7 RI itu.

Mengenai alasan belum dibahasnya RUU Perampasan Aset di era pemerintahannya, Jokowi mengungkapkan kemungkinan masih ada fraksi partai yang belum satu suara.

Baca Juga: Menanti Janji Menkeu Purbaya soal Pemulihan Ekonomi RI

“Memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya, saat itu. Mungkin belum ada kesepakatan dan kesepakatan itu biasanya memang atas perintah ketua partai,” paparnya.

Jokowi menambahkan bahwa dengan dibahasnya RUU Perampasan Aset juga menjadi jawaban atas keinginan publik.

Salah satu urgensi disahkannya RUU Perampasan Aset, menurut Jokowi adalah jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi, hartanya bisa dirampas oleh negara.

Baca Juga: Janji Gibran saat Berdialog dengan Pengungsi Korban Banjir Bali

“(RUU Perampasan Aset) untuk pemberantasan korupsi, itu kalau nanti selesai, yang korupsi hartanya dirampas. (Upaya mengajukan ke DPR) Lupa, terakhir Juni 2023,” pungkasnya.