Isi tuntutan 17 plus 8 tersebut antara lain mendesak pemerintah, DPR, partai politik, hingga aparat keamanan untuk menunaikan tugas secara optimal serta meninjau ulang sejumlah kebijakan ekonomi.
Selain itu, terdapat pula tuntutan jangka panjang yang menyoroti perlunya reformasi DPR, penguatan Komnas HAM, serta pembentukan lembaga pengawas independen.
Artikel Terkait
Perpecahan PPTB Jambi Semakin Membara, Dugaan Pembohongan Publik Mencuat
Luhut Ngaku Yakin Mantan Bawahannya Bakal Capai Target Ekonomi RI
IHSG Anjlok usai Reshuffle Kabinet, Menko Airlangga: Masalah Sentimen
Mencuat Isu Raffi Ahmad Jadi Menpora Pengganti Dito Ariotedjo
Penuhi Kebutuhan Listrik, Pemerintah Resmikan Green Hidrogen di Lampung
Menkeu Purbaya Minta Maaf soal Pernyataan Tuntutan 17 Pulus 8
Airlangga Hartarto Beberkan Progres Negosiasi Dagang Indonesia-AS
Kemlu RI Intensif Koordinasi dengan Peru, Usut Tuntas Kematian Zetro Leonardo
Menkeu Purbaya Ungkap Arahan Presiden Percepat Ekonomi Nasional
Kasubsektor Taman Rajo Serukan Elemen Masyarakat untuk Perangi Narkoba