Ketiga, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Sedangkan untuk deadline setahun, sampai pada 31 Agustus 2026, TNI harus kembali ke barak tanpa pengecualian dengan detail tuntutan adalah pemerintah mencabut mandat TNI dari proyek sipil mulai tahun ini dan DPR harus melakukan revisi UU TNI.
Artikel Terkait
Biaya Perbaikan Kerusakan Gedung DPRD hingga Fasum Capai Rp900 M
Curhatan Melly Goeslaw yang Ikhlas Dijauhi Teman usai Jadi Anggota DPR
Nasabah Ngeluh Kesulitan Transaksi Gegara Aplikasi Byond Milik Bank BSI Error
Yusril: Prabowo Sudah Sering Minta DPR Bahas RUU Perampasan Aset
Usai Rumahnya Dijarah, Sri Mulyani Janji akan Jaga Kepercayaan Publik
Kepala BIN Klaim Indonesia Sudah Aman Usai Diterpa Gelombang Protes
Nadiem Makarim: Tuhan Melindungi Saya, Kebenaran akan Keluar
Bahlil Sebut Respons Terukur Jadi Kunci Jawab Aspirasi Rakyat
Bulog Pastikan Beras SPHP Aman dan Layak Dikonsumsi
Teddy dan Sri Mulyani Ungkap Perintah Prabowo soal Ekonomi Indonesia