GEMA LANTANG, LONDON -- 221 anggota parlemen dari seluruh spektrum politik menandatangani surat terbuka yang menyerukan pemerintahan Keir Starmer untuk mengakui negara Palestina.
Surat ini muncul saat kemarahan publik meningkat di Inggris dan di seluruh dunia atas pemboman dan blokade berkelanjutan Israel di Jalur Gaza, yang telah memicu krisis kelaparan yang mematikan.
Baca Juga: Perundingan Gencatan Senjata di Gaza Gagal, Trump: Mereka Ingin Mati
"Kami berharap hasil konferensi ini akan berupa Pemerintah Inggris yang menguraikan kapan dan bagaimana mereka akan bertindak sesuai komitmen jangka panjangnya mengenai solusi dua negara; serta bagaimana mereka akan bekerja sama dengan mitra internasional untuk mewujudkannya," demikian bunyi surat tersebut.
"Meskipun kami memahami bahwa Inggris tidak memiliki kekuatan untuk mewujudkan Palestina yang merdeka dan bebas, pengakuan Inggris akan berdampak signifikan mengingat hubungan historis kami dan keanggotaan kami di Dewan Keamanan PBB, jadi kami mendesak Anda untuk mengambil langkah ini." tambahnya.
Baca Juga: Konflik Thailand-Kamboja Memanas, Indonesia Awasi WNI di Daerah Terdampak
Anggota parlemen, Sarah Champion mengatakan anggota parlemen dari sembilan partai politik termasuk di antara para penandatangan, meliputi Partai Buruh, Partai Konservatif, Partai Demokrat Liberal, SNP, dan Partai Hijau.
Hal ini terjadi setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina di PBB pada bulan September.
Baca Juga: AS dan Israel Kecam Rencana Prancis Akan Mengakui Negara Palestina
Pengumuman Macron memicu kemarahan para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang mengatakan langkah tersebut memberikan penghargaan kepada teror.
Namun Netanyahu menghadapi kecaman luas atas serangan berkelanjutan Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 59.000 warga Palestina sejak dimulai pada Oktober 2023.
Baca Juga: Macron: Prancis Akan Mengakui Negara Palestina
Al Jazeera melaporkan, blokade Israel terhadap daerah tersebut telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang semakin dalam.