GEMA LANTANG, JAMBI -- UMKM di Kota Jambi mengalami pertumbuhan pesat sekitar 35.000 unit usaha pada 2019 menjadi 47.000 unit pada 2025.
Angkat ini diklaim menyerap sekitar 25% tenaga kerja sektor informal, peningkatan ini buntut dari perbaikan infrastruktur perkotaan yang membuka peluang bagi pengembangan UMKM.
Potret ini menarik perhatian pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi, ia menilai kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih rendah.
Hal ini dipicu oleh keterbatasan akses modal formal yang hanya dijangkau oleh sekitar 30% UMKM dan rendahnya penguasaan teknologi digital dengan hanya 20-30% UMKM aktif yang memanfaatkan kanal digital untuk pemasaran.
Baca Juga: Dana Pemda Selisih Rp18 Triliun di Kemendagri dan BI
"Dengan kondisi tersebut, UMKM belum mampu menjadi penopang utama perekonomian Kota Jambi. Situasi ini mencerminkan fenomena yang umum di banyak kota di Indonesia dan dunia" bebernya.
"UMKM memang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi ekonomi, namun skala usaha yang kecil dan produktivitas rendah membuat mereka sulit menopang pertumbuhan ekonomi secara signifikan sendiri." tambahnya.
Ekonom ternama di Provinsi Jambi itu beranggapan bahwa strategi pengembangan UMKM di Kota Jambi harus fokus, bukan hanya pada jumlah dan perbaikan infrastruktur.
Melainkan pada penguatan akses modal, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi usaha, dan pentingnya sinergi dengan sektor industri.
"Karena UMKM akan lebih efektif jika menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih besar yang dipimpin oleh sektor industri." sebutnya.
Baca Juga: Presiden Korsel Puji Keberhasilan Prabowo: Tingkat Kepuasan Publik Capai 80%
Dalam hal modal, program Bantuan Usaha Masyarakat (Banharkat) yang diluncurkan Pemerintahan Maulana dinilai akan menjadi ujung tombak untuk peningkatan usaha pelaku UMKM di Kota Jambi.
Yang mana, program ini juga memiliki platform pinjaman yang cukup fantastis dengan total sebesar Rp110 miliar dari berbagai perbankan.