Soal Pertambangan Minyak Ilegal, Ketua DPRD Provinsi Jambi Bilang Gini

GEMALANTANG.COM, JAMBI -- Persoalan pertambangan minyak illegal atau kerap disebut illegal drilling yang ada di Kabupaten Batanghari hingga saat ini masih saja menjadi buah bibir ditengah masyarakat Jambi.

Baca Juga: Hasil Evaluasi Smart City Tahap II Kabupaten Batang Hari Tertinggi di Propinsi Jambi

Pasalnya, permasalahan klasik yang sudah berlarut-larut itu bukan hanya persoalan penegakan hukum saja. Namun, sudah menjadi persoalan sosial dan ekonomi karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya disana.

Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz menyebut sepakat dengan hal itu bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa ini sudah menjadi konflik sosial dan ekonomi yang harus segera ada titik terangnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca Juga: Pakar IT Teguh Aprianto Pastikan Ransomware yang Serang BRI Janggal: Sudah Curiga dari Awal

"Sampai hari ini pun terpantau upaya-upaya regulatif terus diusahakan oleh Pemda baik dari tingkatan Kabupaten, Provinsi dan Kementrian." kata Hafiz saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp, Sabtu (28/12/2024).

Asal tahu saja, dikutip dari berbagai sumber belum lama ini tim gabungan aparat penegak hukum telah melakukan razia gabungan di kawasan illegal driling yang ada di Kabupaten Batanghari, dan mengklaim telah menutup puluhan sumur minyak illegal di Batanghari.

Baca Juga: Beda Pendapat dengan Pakar IT Lain, Mr Bert Digeruduk Netizen Pasca Hoax Ransomware BRI Terkonfirmasi

Lebih lanjut, dia mengatakan DPRD Provinsi Jambi akan terus mendorong hadirnya regulasi yang tepat untuk masyarakat tanpa mengenyampingkan dampak lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.(Red)