Ketua DPRD Hafiz Fattah Minta Polairud Polda Jambi Proses Pengusaha Pemilik Tongkang

GEMALANTANG.COM  - Sebelumnya tongkang angkutan batubara sempat membuat heboh masyarakat Jambi, dan membuat masyarakat kesal.

Pasalnya, tongkang yang bermuatan batubara kembali menabrak penyangga tiang jembatan Aurduri kemarin pada Ahad (17/11/202).

Kapal tongkang batubara menabrak tiang fender atau tiang penyangga Jembatan Aurduri l, akibatnya tiang penyangga mengalami keretakan.

Baca Juga: Pernyataan Prabowo di APEC Soal Keadilan Perdagangan Dinilai Relevan, Pengamat: Ada Ketimpangan di Dunia

Insiden tabrakan itu sempat terekam kamera warga. Dalam video itu, tampak kapal tongkang yang ditarik menggunakan tagboat Equator 12 menyerempet tiang penyangga Jembatan Aurduri 1.

Dalam video itu terlihat kapal tongkang melaju dari arah hilir Sungai Batanghari menuju arah hulu. Tongkang batu bara itu dalam keadaan kosong hendak memuat batu bara ke tambang.

Menanggapi insiden itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah dan Komisi III langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi tiang fender jembatan Aurduri I itu.

Baca Juga: Prabowo Bertemu Sekjen PBB di Brasil, Bahas Kemerdekaan Palestina hingga Perubahan Iklim

Hafiz Fattah didampingi Wakil Ketua Komisi III Ansori Hasan, serta anggota Hambali dan Daulat Sitorus. Juga didampingi BPJN dan Dishub.

“Tadi kisa sudah sama-sama melihat bahwa memang fender itu terjadi keretakan,” tegasnya, usai meninjau tiang penyangga Jembatan Aurduri 1 yang ditabrak tongkang batubara.

Untuk itu, Ketua DPRD Jambi meminta agar pihak yang menabrak jembatan tersebut bertanggung jawab.

Juga meminta agar Polairud Polda Jambi memproses pengusaha pemilik tongkang sesuai UU dan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: KPU Muaro Jambi Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Pilkada Serentak 2024

“Kami DPRD bersama Komisi III dan dinas terkait akan segera memberikan rekomendasi supaya teman-teman ini bertanggung jawab,” tegasnya.

Bahkan kata Hafiz, dirinya telah berdiskusi dengan instansi terkait ternyata ada beberapa temuan terkait regulasi. Ada administrasi yang tidak dilalui pihak pengusaha sebelum berlayar.