Hafiz Fattah Bakal Konsultasi Dengan ke MenPANRB Soal Tenaga Honorer RSUD Raden Mattaher Jambi

Gemalantang.com - Sejumlah tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi menggelar aksi unjuk rasa, Senin (7/10/2024)

Para tenaga honorer ini merasa dirugikan karena tidak dapat mendaftar PPPK tahun ini yang dibuka pada 1 Oktober 2024.

Selang beberapa mengelar unjuk rasa, Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah menerima audiensi dari Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Raden Mattaher Jambi.

Baca Juga: Di Pemerintahan Al Haris-Sani, Telah Membangun 1.706 Unit Bedah Rumah Dumisake

Audiensi ini dilaksanakan, untuk mencari solusi kepastian status dari ratusan Nakes RSUD Mattaher yang masih berstatus honorer.

"Mereka bekerja di RSUD dalam skema BLUD, karena mereka masuk dalam skema itu maka otomatis tidak bisa masuk dalam daftar honorer yang akan diangkat menjadi PPPK," kata Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah.

Baca Juga: Baparekraf Developer Day (BDD) 2024 Yogyakarta: Mendorong Ekosistem Digital yang Inklusif dan Kompetitif

Dijelaskan Hafiz, pihaknya akan mempelajari usulan dari Nakes ini untuk melihat apa ada celah-celah hukum yang dapat digunakan oleh DPRD untuk dapat membantu para Nakes ini.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan BKD Provinsi Jambi, Dirut RSUD dan juga perwakilan dari Nakes ini, secepatkan akan kita agendakan pertemuan bersama," tambahnya.

Politisi PAN ini menyebutkan sangat menghargai kerja keras Nakes RSUD Raden Mattaher, yang sudah mengabdi kepada masyarakat. Ada yang sudah mengabdi 15 tahun hingga 22 tahun.

"Nanti kita akan konsultasi ke MenPANRB yang membuat aturan, sekaligus solusi-solusi yang dapat diberikan, harapan kita mudah-mudahan ada kelonggaran atau perubahan aturan yang dapat mengakomodir Nakes ini menjadi PPPK," pungkasnya.