Ia beranggapan bahwa jika fokus pelatihan dalam program pertukaran ini hanya kepada ASN atau segmen tertentu justru akan menimbulkan persoalan.
"Potensi peningkatan SDM yang lebih luas untuk masyarakat umum atau sektor pendidikan formal dan informal di Jambi bisa terabaikan." imbuhnya.
Kemudian ia juga mengingatkan Pemerintah Kota Jambi soal transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MoU.
"Program [pertukaran] ini perlu dijaga ketat agar tidak terjadi penyimpangan dan semua pihak bisa menilai manfaat yang nyata." ucap Dr. Ferzi kepada Gema Lantang.
Baca Juga: Karang Taruna 'Diseret' Pusaran Pungutan Liar Batu Bara Jambi
Akademisi itu menuntut Pemerintahan Maulana harus menyeimbangkan penguatan kapasitas lokal dengan global, evaluasi berkelanjutan, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan demi hasil yang optimal dan berkelanjutan.
"Wacana ini berpotensi besar, tapi membutuhkan strategi manajemen yang matang agar tidak hanya menjadi formalitas tanpa dampak signifikan." pungkasnya.