Widodo Setiadi mengklaim, tanggul beton yang viral itu bukanlah pembatas laut, melainkan bagian dari pembangunan pelabuhan.
Baca Juga: Ketua DPR Desak Pemerintah Segera Tangani Banjir Bali
“Kami bukan bikin pulau lalu dijual atau bikin perumahan. Kami membangun pelabuhan. Ini bukan milik kami, tapi milik pemerintah,” kata Widodo dalam konferensi pers di kawasan KCN Marunda, Jakarta Utara, pada Jumat, 12 September 2025.
Widodo menjelaskan proyek pelabuhan KCN merupakan hasil kerja sama pemerintah dengan swasta.
Pembangunan ini, lanjut Widodo, tidak menggunakan dana APBN maupun APBD. Semua infrastruktur yang berdiri nantinya akan menjadi aset negara di bawah Kementerian Perhubungan.
Baca Juga: GNB: Presiden akan Segera Bentuk Tim Reformasi Kepolisian
“Pemerintah tidak keluar uang Rp1 pun dalam proyek ini. Justru proyek ini bisa jadi contoh di daerah lain untuk menggerakkan ekonomi,” ucap Widodo.
KCN Mendata 700 Nelayan, 1000 Kapal Kecil
Dalam kesempatan yang sama, Widodo menjelaskan progres pembangunan pelabuhan sudah 70 persen. Pier 1 sudah rampung, Pier 2 ditargetkan selesai tahun depan.
Adapun, Pier 3, yang paling banyak disorot karena adanya struktur beton, disebut masih dalam proses pengerjaan.
Baca Juga: Seruan Macron Mundur Terdengar Dalam Aksi 'Blokir Semuanya' di Prancis
Terkait hal tersebut, Widodo menegaskan pihaknya tidak menutup mata terhadap keberadaan nelayan. KCN, terangnya, telah mendata 700 nelayan dan lebih dari 1.000 kapal kecil di kawasan Cilincing.
“Pertanyaannya, apakah akses nelayan tetap ada? Di gambar rencana sudah disiapkan jalur 800 meter dari Pelindo untuk keluar masuk nelayan. Jadi mereka tetap bisa melintas,” jelas Widodo.
Ia juga menyebut KCN sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan fasilitas terpadu bagi masyarakat pesisir.
Baca Juga: Sahabat Alam Jambi Desak Satgas Terpadu Tindak Oknum Penghambat Investasi di Jambi