Keduanya diduga bersama-sama menggelapkan hak tanah masyarakat hingga merekayasa surat jual-beli, "Identitas warga serta terindikasi menjual Tanah KAS Desa (TKD) milik Desa Merbau ke PT.EWF" katanya.
Pendemo yang terzalimi itu juga meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, agar menindaklanjuti laporan mereka pada tanggal 27 Juli 2023 dan memproses hukum praktik mafia tanah di BPN Tanjung Jabung Timur dan di Kanwil BPN Provinsi Jambi.
Baca Juga: Presiden Prabowo Ungkap Tujuan Penghematan Anggaran
"Jika usaha menuntut keadilan ini tidak menjadi perhatian berarti Bapak mengizinkan Kami agar menduduki lahan dan membawa persoalan ini agar disikapi Istana Negara". pungkasnya.
Erizal perwakilan dari Persatuan Petani Jambi menjelaskan bahwa ratusan masyarakat kecewa dengan pernyataan pihak PT EWF soal tuntutan mereka.
"D Polda Jambi tadi sudah mediasi dan katanya akan ditindaklanjuti, tapi masyarakat sangat kecewa dengan pernyataan PT EWF yang meminta menempuh jalur hukum" kata Erizal kepada Gemalantang.
Baca Juga: Semua Sekutu Ukraina Panik, Amerika Serikat Memihak Rusia Di PBB
Dia melanjutkan, puluhan kepala keluarga itu akan berdiskusi untuk mengambil langkah melaporkan perihal ini ke Istana Negara dan Kementerian terkait serta Satgas Mafia Tanah.
"Kita akan berdiskusi untuk ke pusat, dan berkordinasi dengan WALHI di Jambi dan pusat, di era Presiden Prabowo ini kita merasa yakin dengan Satgas Mafia Tanah ini" pungkasnya.
Terpisah, hal senada juga dilontarkan Thawaf Ali. Ia mengatakan jika permasalahan ini tidak menemukan titik terang atau ada penyelesaian, maka ratusan keluarga itu akan menyampaikan kezaliman ini kepada Presiden RI Prabowo Subianto.