Dia menilai, aksi demontrasi ratusan sopir angkutan batubara di Kantor Gubernur Jambi karena karena ketidakmampuan para pengusaha tambang batubara membuat jalur khusus. Dia menuntut, pengusaha tambang batubara dan pemegang IUP ikut bertanggungjawab.
“Bukan hanya pemerintah yang tanggung jawab, perusahaan tambang juga harus ikut tanggung jawab. Kalau dia sudah membuka tambang, berarti sudah siap dengan konsekuensi yang harus dihadapi.” tegasnya.
Dalam catatan Perkumpulan Hijau, ada 65 perusahaan tambang beroperasi produksi di Jambi. Sekitar 18 berada di Sarolangun, Tebo (16), Batanghari (13), Bungo (12), Muaro Jambi (5) dan Tanjung Jabung Barat (3).
Lebih lanjut Ia mengatakan,persoalan tambang batubara bukan hanya lingkungan dan kemacetan, tapi juga kasus kecelakaan tinggi. Bahkan korban kecelakaan yang melibatkan angkutan batubara di Jambi jauh lebih besar dibanding kasus anak tenggelam di kolam tambang di Kalimantan Timur.
“Kalau di Kalimantan itu 40-an orang, di Jambi sudah lebih 120 orang jadi korban. Itu yang tercatat, saya yakin angka riil di lapangan jauh lebih besar. Itu belum yang luka atau cacat,”bebernya.