Karena menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mampu untuk menyelesaikan jalan khusus angkutan batubara dengan APBD yang terbatas.
"Pertama APBN juga harus ikut digelontorkan untuk mempercepat pembangunan jalan khusus batubara ini, dan juga dialokasikan untuk sarana prasarana jalur sungai, karena kita punya sungai Batanghari yang bisa kita optimalkan," jelas Elpisina.
"Itulah yang menjadi salah satu misi saya nanti di Senayan, bahwa pembangunan jalan khusus ini harus saya dorong, bagaimana pemerintah pusat harus terlibat aktif dalam penyelesaian jalan khusus batubara tersebut," kata pria yang merupakan kader murni PKB tersebut.
Sementara itu, terkait Instruksi Gubernur yang melarang angkutan batubara melewati jalan nasional hingga jalur khusus batubara ini selesai, menurutnya merupakan kebijakan yang terpaksa dilakukan pemerintah daerah.
"Sekarang dilemanya begini, mau kita tutup kan tidak mungkin, sudah berapa banyak masyarakat Jambi yang menggantungkan hidupnya disana," ucap pria yang akrab disapa Ning Elpis tersebut.
"Mau kita operasikan tambang lewat jalur khusus, jalurnya belum siap. Mau kita operasikan lewat jalur umum, kapasitas jalannya tidak memadai, jadi ini kan dilema," sambungnya.
Imbas dari pelarangan aktivitas angkutan batubara melewati jalan nasional ini, kemarin ratusan sopir angkutan batubara menggelar aksi unjuk rasa yang mengakibatkan fasilitas di kantor Gubernur Jambi rusak.
Elpisina pun mendesak pemerintah daerah sesegera mungkin dalam menyelesaikan jalur khusus angkutan batubara ini, dan turut mendorong pemerintah pusat ikut andil dalam pembangunan jalan khusus tersebut.
"Saya pikir pemerintah daerah cukup dilema dengan kondisi saat ini. Namun demikian pemerintah daerah harus segera mungkin menyelesaikan jalan khusus dan dibantu dengan pemerintah pusat," pungkasnya.