GEMA LANTANG, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat angkat suara terkait vonis 3,5 tahun penjara terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Sebelumnya diketahui, Hasto dinyatakan bersalah dalam kasus suap eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku.
Baca Juga: Kedewasaan Sahabat Alam Jambi Melihat Polemik TUKS PT SAS
Menanggapi hal itu, kini Djarot menilai vonis tersebut tidak adil jika Harun Masiku yang menjadi inti persoalan justru belum tertangkap hingga saat ini.
"Tidak ditemukan fakta bahwa itu uang dari Sekjen, dari Mas Hasto. Kalau mau fair betul, ya tangkaplah Harun Masiku itu, jangan kemudian Mas Hasto dikorbankan. Inilah praktek dari politisasi hukum," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Minggu, 27 Juli 2025.
Baca Juga: Respons Anies soal Isu Bakal Gandeng Ahok di Pilpres 2029
Menurut Djarot, kasus yang menjerat Hasto sarat dengan nuansa politik. Meski demikian, ia tetap menghargai keputusan hakim yang sudah menjatuhkan vonis.
"Ini persoalan politik, dan Pak Sekjen itu adalah menjadi tahanan politik. Karena berbeda dengan penguasa, berbeda dengan raja yang tidak mau dikritik, maka dicari-carilah kesalahannya," tuturnya.
Baca Juga: Gema Plus Bakal Kawal Skandal Dugaan Dana BOK di Muaro Jambi ke Mabes Polri
Djarot juga menegaskan posisi Hasto sebagai Sekjen PDIP belum berubah, meskipun yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum.
"Kalau posisi Sekjen nanti kita tunggu di Kongres. Karena posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen PDI Perjuangan," ujarnya.
Ketua DPP PDIP itu menambahkan, mekanisme pergantian atau perubahan posisi di tubuh partai akan diputuskan melalui forum resmi partai, bukan karena tekanan dari pihak luar.
Baca Juga: Thailand Vs Kamboja, KBRI Bangkok Beri Himbauan Penting Untuk WNI