Gemalantang.com - Saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia tidak percaya terhadap Lembaga Survei yang dinilai berpihak terhadap salah satu Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).
Masyarakat menilai, jika ada Lembaga survei yang menayangkan hasil survei salah satu Paslon tertentu lebih tinggi, ini jadi tanya.
Seperti yang dikata salah seorang warga Jambi, Majid. Ia mengatakan, Lembaga Survei yang menayangkan salah Paslon tertentu lebih tinggi, ini patut dipertanyakan.
" Kalau 10 tahun yang kita masih percaya dengan Lembaga survei, karena datannya masuk di akal. Tapi kini ada Lembaga survei yang menyebutkan salah satu Paslon mencapai 50 persen lebih. Ini kan pengiringan opini,"tuturnya, Sabtu (10/2/2024).
Namun masih ada Lembaga survei yang independen, yang datannya sesuai dengan fakta di lapangan.
Baca Juga: Timnas AMIN Gelar Kenduri Rakyat & Nobar Debat I Capres di Rumah Perubahan Brawijaya X
Baca Juga: Tiga Capres Dijamu Makan Siang Bersama Presiden Jokowi, Anies Terlihat Nyaman
Dikutip dari VIVA.co.id, Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) menyebutkan, asangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) unggul tipis dibanding pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Pemilu Presiden diprediksi akan berjalan dua putaran.
Dalam pemaparan dijelaskan, pasangan AMIN memperoleh 32,41 persen, Prabowo-Gibran 32,02 persen dan Ganjar-Mahfud 19,52 persen. Sementara itu ada 16,05 persen yang belum menentukan pilihan.
Peneliti LKSP Subhan Akbar mengatakan, dari hasil survei diketahui bahwa masyarakat menginginkan pilpres dua putaran. Hal itu tentu berbeda dengan gencarnya isu yang beredar bahwa Pilpres hanya berlangsung satu putaran.
“Kami mencoba melakukan validasi ke masyarakat, apakah kondisinya sesuai dengan apa yang diklaim salah satu paslon, itulah kenapa kita melakukan survei secara nasional,” katanya usai Diskusi Publik LKSP-GeRAK Indonesia-RETas bertajuk 'Menanti Kejutan Pemilu 2024' dan paparan hasil survei nasional di Depok, Jawa Barat, Rabu, 7 Februari 2024.
Dari hasil survei, data yang didapat LKSP dari aspirasi masyarakat berdasarkan angka-angka agak sulit untuk membenarkan pilpres akan berlangsung satu putaran. Itu bukan hanya soal penghematan anggaran namun fakta yang didapat di lapangan memang masyarakat menginginkan dua putaran.
Secara aturan agak sulit, karena menyelenggarakan pilpres satu putaran itu tidak cukup hanya 50 persen + 1, tapi harus menang di 20 persen di beberapa kota atau dapil
Ini bukan ngomongin soal hemat anggaran atau tidak hemat anggaran, karena realitasnya seperti itu. Itu kan juga agak sulit, berdasarkan apa yang kita lihat ternyata ada paslon yang menang di daerah tertentu, tapi kalah di daerah lain, demikian juga sebaliknya, itu yang kita potret seobjektif mungkin,” ujarnya.