Gemalantang.com - Ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto menemui puluhan petani yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jambi, Selasa malam (26/9/2023) masalah konflik lahan.
Puluhan petani tersebut merupakan petani hingga anak-anak dengan membawa tuntutan untuk penyelesaian konflik lahan diwilayah Kumpeh dan meminta untuk dilakukan pembebasan terhadap beberapa warga yang kini ditahan di Polda Jambi.
Tidak hanya menemui petani, pada kesempatan ini Edi Purwanto juga berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan keluh kesah yang menjadi tuntutan masyarakat selama ini.
Selain soal penyelesaian konflik lahan, masyarakat secara langsung meminta agar Edi Purwanto membantu petani yang kini ditahan di Polda Jambi.
Baca Juga: Meningkatkan Suasana Pemilihan Umum, Edi Purwanto Minta Pj Bupati Merangin Netral
Baca Juga: Gubernur Al Haris Lantik Pj Bupati Merangin, Edi Purwanto: Selesaikan Visi dan Misi Terbaiknya
Baca Juga: Pungutan Terhadap Tambang Batubara Jadi Sorotan, Begini Tanggapan Edi Purwanto
Disisi lain, Edi Purwanto secara terbuka menyampaikan permohonan maaf karena baru bisa menemui masyarakat yang sejak siang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi.
Edi Purwanto menerangkan bahwa dirinya harus memimpin rapat di DPRD Jambi.
"Pertama saya minta maaf kepada bapak ibu semua, bukan tidak ingin menemui bapak ibu sekalian, tapi karena satu sisi kami tengah membahas anggaran dan ini juga penting untuk masyarakat provinsi Jambi termasuk kepentingan bapak ibu sekalian,"ucapnya.
Disisi lain, dihadapan seluruh petani Edi Purwanto secara tegas mengatakan bahwa kasus-kasus konflik lahan di Provinsi Jambi menjadi priortitas penyelesaian, termasuk penyelesaian konflik lahan berkaitan dengan PT PT FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) dan eks PT RKK (Ricky Kurniawan Pertapersada).
Baca Juga: Bacaleg Asal PDI Perjuangan Tersandung Kasus Narkoba, Ini Tidakan Tegas Edi Purwanto
Baca Juga: Edi Purwanto Sambut Kedatangan Kasad Dudung, Ini Agendanya
"Satu hal yang perlu diketahui bahwa ada tujuh prioritas penyelesaian konflik lahan dari 218 konflik dan itu termasuk yang saat ini menjadi perjuangan bapak ibu semua, yakni ada RKK, FPIL, Kaswari, DAS dan lainnya dan itu menjadi prioritas penyelesaian oleh ATR BPN,"tegasnya.
"Jadi bukan kami diam saja, kami juga prihatin dengan konflik-konflik lahan yang terjadi dan yang paling banyak dirugikan itu masyarakat. Sekali lagi komitmen kami DPRD Jambi membela masyarakat tidak pernah surut,"tambahnya.
Artikel Terkait
Edi Purwanto Minta Pemerintah Provinsi Jambi Janggan Lambat Selesaikan Konflik Lahan
Mulai Dari Jalan Batubara, Pelayanan Kesehatan, Hingga Kemiskinan, Edi Purwanto Minta Pemprov Selesaikan Dengan Baik
Edi Purwanto: Pemerintah Provinsi Jambi Perlu Koordinasi ke Pusat Soal Anjlok Harga Karet
Edi Purwanto: Wilayah Rawan Karhutla di Mapping, Personil Pastikan Kesiapan Peralatan dan Logistik
Kualitas Udara Tidak Sehat, Edi Purwanto Sarankan Masyarakat Pakai Masker