Gemalantang.com - Pada Rabu (5/4/2023) angkutan batubara kembali beroperasi, karena beberapa kerusakan jalan telah diperbaiki.
Namun, hari ini Sabtu (8/4/2023) , Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Dhafi menyebutkan, angkutan batubara kembali dihentikan beroperasi.
Adapun penghentian angkutan batubara beroperasi, karena banyaknya armada angkutan melebihi kuota sehingga memicu kemacetan di Kota Jambi.
Terkait angkutan batubara ini, Anggota DPRD Provinsi Jambi,Wartono Triyan Kusumo menilai pemerintah Provinsi Jambi dinilai kurang tegas dalam penanganan angkutan batubara.
Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan komitmen Gubernur Jambi dalam keberpihakan terhadap masyarakat banyak terdampak adanya aktivitas angkutan batubara.
Wartono Triyan Kusumo menyebut bahwa dampak dari aktivitas angkutan batubara yang semrawut ini bahkan menimbulkan korban jiwa yang meninggal akibat pengendara batubara.
Tidak hanya itu, dampak yang juga nyata dan banyak merugikan masyarakat adalah rusaknya jalan, kemacetan, serta hak kenyaman masyarakat pengguna jalan dianggap tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh Provinsi Jambi.
“Saat ini yang terpenting mau atau tidaknya saudara Gubernur Jambi untuk menyetop aktivitas tambang tersebut, pasalnya Gubernur lain seperti Kalimantan Selatan pernah melakukan langkah penyetopan aktivitas tambang,”tegasnya, Sabtu (8/4/2023).
Wartono menyebut bahwa Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi memandang bahwa Gubernur sebagai penguasa wilayah, kalau kehadiran perusahaan tambang menimbulkan ketidaktertiban maka Gubernur bisa stop aktivitas tambang batubara.
Ia juga mengatakan, jika tidak mampu mengatasi persoalan angkutan batubara, maka pihaknya akan membentuk Pansus.
"Kalau saudara gubernur tidak mampu menyelesaikan persoalan batubara di Provinsi Jambi ini, maka kami Fraksi PDI Perjuangan akan mengusul untuk dibentuknya Pansus DPRD Provinsi Jambi tentang persoalan batuara,” ancamannya.
Sementara saat mulai Minggu (9/4/2023) angkutan batubara dihentikan beroperasi untuk sementara sampai waktu yang belum ditentukan.
