GEMA LANTANG, JAMBI – Isu dugaan mahar pengangkatan kepala sekolah di Kota Jambi kembali memanas setelah Plt Kadisdik Kota Jambi disebut melempar bola persoalan itu kepada Mardiansyah, sebagaimana diberitakan salah satu media.
Namun, pengamat kebijakan publik dan manajemen pemerintahan, Dr. Noviardi Ferzi, menilai kegaduhan ini justru lebih banyak dipicu oleh persaingan antar-kubu tim sukses yang tengah menjagokan calon masing-masing, bukan karena adanya praktik mahar yang benar-benar terjadi.
Menurutnya, isu semacam ini kerap muncul ketika terdapat proses mutasi atau penempatan jabatan strategis, termasuk kepala sekolah.
Baca Juga: Fadhil Arief Ingatkan, Pejabat Batang Hari Terus Berinovasi
"Setiap ada momentum seperti ini, selalu ada pihak yang mencoba menggiring opini seolah-olah ada transaksi jabatan. Padahal, hingga kini tidak ada satu pun bukti konkret. Kalau benar ada mahar, berani tidak mereka sebutkan nama lengkapnya? Jangan hanya melempar isu,” tegas Noviardi.
Ia menambahkan, polarisasi antar-kubu inilah yang justru memperkeruh suasana. Masing-masing memiliki kepentingan untuk meloloskan kandidat mereka, lalu menjadikan isu mahar sebagai alat tekanan.
"Faktanya, tidak ada. Yang ada adalah perang narasi untuk menjatuhkan lawan. Publik harus cerdas melihat dinamika ini,” ujarnya.
Baca Juga: Menilik Digitalisasi Zakat dan Ketangguhan SDM Amil Kota Jambi
Noviardi meminta masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang tidak disertai bukti. Apalagi, ujar dia, isu mahar sering dimanfaatkan pihak tertentu yang ingin menggiring opini demi mengamankan posisi atau pengaruhnya.
“Jika memang ada penyimpangan, sampaikan dengan data, laporkan resmi. Jangan hanya berkelahi di ruang publik tanpa dasar,” tambahnya.
Ia juga menilai pejabat dinas maupun figur seperti Mardiansyah tidak semestinya diseret dalam pusaran perdebatan yang belum jelas faktanya. Fokus utama, kata Noviardi, seharusnya menjaga integritas proses penempatan kepala sekolah serta memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan optimal.
“Isu seperti ini hanya menguras energi publik. Yang lebih penting adalah memastikan mekanisme pengangkatan berjalan objektif, transparan, dan sesuai aturan. Itu yang harus dikawal,” tutupnya.