GEMA LANTANG -- Tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, tengah ramai menjadi perbincangan sebagian publik di media sosial.
Struktur yang disebut membentang sekitar 2 hingga 3 kilometer itu viral usai dianggap menyulitkan nelayan melaut di Cilincing.
Sebuah video yang diunggah akun Instagram @cilincinginfo yang tayang pada 7 September 2025, memperlihatkan tanggul beton tersebut. Dalam rekaman itu, seorang warga menyoroti dampaknya bagi nelayan.
Baca Juga: Pesan Khusus Ekonom Global ke Menkeu Purbaya soal Ekonomi RI
“Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Jadi awalnya perlintasan nelayan, sekarang harus memutar jauh,” ujar seorang nelayan dalam video tersebut.
Lantas, bagaimana tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyikapi polemik tanggul beton di Cilincing sejauh ini?
Pramono Anung: Urusan Pemerintah Pusat dan KCN
Perihal polemik ini, Pemprov DKI Jakarta sempat menegaskan pembangunan tanggul itu bukan kewenangan mereka.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengatakan proyek tersebut merupakan urusan pemerintah pusat yang digarap oleh swasta.
“Ini merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada swasta PT Karya Citra Nusantara (KCN),” kata Pramono kepada awak media di Jakarta, pada Kamis, 11 September 2025.
Baca Juga: Prabowo Jadi Pembicara di Sidang Majelis Umum PBB
Pramono mengakui isu tanggul beton ini memicu keresahan masyarakat, terutama nelayan yang merasa penghasilannya berkurang. Ia pun meminta pihak KCN untuk segera menanggapi persoalan ini.
“Saya sudah minta dinas terkait mengundang KCN agar memberikan klarifikasi. Harus ada jaminan akses bagi para nelayan yang beraktivitas di wilayah tersebut,” tegasnya.
Bos KCN Klaim Itu Bangunan Pelabuhan
Menjawab polemik tanggul beton yang sempat ramai di medsos itu, Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi akhirnya buka suara.