Baca Juga: Masuk Dalam Ajang ADWI 2024, Desa Ini Bakal Dikunjungi Sandiaga Uno
"Meski gagal pada seleksi tahun lalu, pemerintah memberikan apremasi untuk kedelapan orang tersebut, dengan tambahan nilai dan bisa saja lebih besar peluang lolos pada PPPK yang akan di buka tahun ini.” Ungkap Ahyar.
Disamping itu Ahyar juga mengatakan bahwa masih ada 30 orang lagi peserta yang lolos tahun lalu namun saat ini belum mendapatkan SK PPPK.
Hal ini di karenakan adanya kendala dari para peserta tersebut seperti adanya dokumen dan syarat yang di aplout ke sistim belum di nyatakan lengkap serta benar sehingga menjadi penghambat saat menerbitkan nomer induk kepegawaian.
“Ada 30 orang lagi yang belum terima, tapi menyusul, itu karena ada syarat dan data yang di aploud belum lengkap atau salah sehingga nomer induknya belum di keluarkan oleh Kemendagri," jelasnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan dugaan adanya mafia tenaga honorer yang muncul di berbagai daerah.
Pasalnya, Junimart mendapatkan informasi bahwa proses pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sebagai salah satu syarat pengusulan tenaga Non ASN menjadi PPPK tidak transparan.
”SPTJM ini khususnya di daerah, ini tidak transparan pak, kenapa tidak transparan? ya ini nanti saya serahkan datanya ini, banyak tenaga honorer ketika mereka minta supaya di daftarkan di daerahnya itu, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau pak mendaftarkan, padahal ada surat pengangkatan dari tahun sekian ke tahun sekian,” katanya
Junimart dalam rapat kerja yang diselenggarakan di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023) lalu.