Baca Juga: Sharaa Ambil Alih Suriah Setelah Bashar al-Assad Digulingkan
Josua menekankan, pemerintah harus benar-benar dapat memastikan sejumlah insentif yang disiapkan mampu melindungi daya beli masyarakat dari dampak implementasi PPN 12 persen.
"Kebijakan ini tepat untuk meningkatkan pendekatan fiskal asalkan kompensasi dalam bentuk insentif benar-benar efektif untuk menjaga daya beli masyarakat yang rentan," tutur Josua.
"Apalagi pemerintah memastikan bahwa barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum bebas PPN," tandasnya.
Menekan Angka Pengangguran
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah penduduk angkatan kerja yang menganggur tercatat sebanyak 7,47 juta orang pada Agustus 2024, atau menurun sebanyak 390 ribu orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
BPS mengungkapkan bahwa capaian itu menjadikan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,32 persen pada Agustus 2023 menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024.
Terdapat rencana pada awal Februari 2025 ini, bursa kerja secara rutin akan digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang dipimpin Menteri Yassierli di era pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.